MESUJI, LAMPUNG – Wacana agar kantin sekolah dilibatkan dalam penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menuai pertanyaan dan penolakan dari masyarakat. Masyarakat menilai kantin sekolah belum memiliki spesifikasi dan kelengkapan yang mumpuni untuk menyajikan MBG sesuai standar BGN.
Wahyu, wali murid asal Kabupaten Tulang Bawang, menilai jika SPPG yang ada saat ini saja masih sering “kecolongan” dengan adanya kasus keracunan.
”Padahal secara kelengkapan, pengelolaan, dapur SPPG sudah layak dan memenuhi standar, itu saja masih sering adanya kasus keracunan. Apalagi kalau kantin yang mengelola. Tentu kami pikir itu bukan solusi, malah akan membuat masalah baru yang jauh lebih kompleks,” jelas Wahyu.
Dian, mitra BGN yang mengelola salah satu dapur di Lampung Tengah, mengatakan saat ini tuntutan BGN kepada mitra untuk melengkapi SPPG dengan peralatan dan ruangan yang layak terus dipenuhi.
”Apa yang menjadi standar dari BGN terus kami penuhi semaksimal mungkin. Mulai dari peralatan, kelengkapan peralatan, hingga standar perizinan terus kami perbaiki. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kualitas terbaik yang nantinya berbanding lurus dengan lancarnya program. Soal ada wacana kantin ikut kelola MBG, kami tidak bisa berkomentar. Namun apakah mungkin semua kantin bisa menyajikan sesuai standar BGN,” jelas Dian.
Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Mesuji, Veri Ferdinalsyah, mengatakan pihaknya akan terus mendorong mitra dapur MBG untuk menyajikan kualitas terbaik.
”Mitra-mitra MBG yang tergabung dalam APPMBGI terus berupaya memberikan kualitas terbaik. Kami juga memfasilitasi para mitra untuk dapat memiliki peralatan dan perizinan sesuai standar yang diminta BGN. Menanggapi isu kantin sekolah akan layani MBG, saya berpendapat secara pribadi bahwa itu bukan solusi. Mengingat ketatnya standar yang diminta BGN, apakah kantin dapat melakukan hal yang sama? Mengapa tidak memaksimalkan dapur yang ada, memperbaiki setiap pengelolaannya, ketimbang membuka potensi masalah baru,” jelas Veri.
Ia menambahkan, jika BGN ingin melibatkan usaha mikro lebih dalam untuk melayani MBG, solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan di SPPG.
”Kalau memang ingin melibatkan usaha mikro, perbaiki saja sistem di SPPG. Toh saat ini, SPPG sudah menjadi rumah bagi para pengusaha sekitar dapur yang komoditasnya secara rutin diambil dapur. Tidak ada praktik monopoli, semua sudah dibenahi oleh BGN dengan aturan-aturan yang sudah berjalan. Kami berharap BGN bisa lebih fokus kepada pembenahan aturan dan perbaikan SPPG ketimbang berpikir solusi lain di luar SPPG, seperti melibatkan kantin,” tegas Veri.